Halteng, Koridorindonesia.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan sikap kecewanya terhadap PT Indonesia Weda Industrial Park (IWIP).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Halteng, Putra Sian Arimawa, kembali mengangkat suara lantang terkait abrasi pantai yang cukup parah melanda Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara.
Dalam konfirmasi pada 29 April 2025, Putra Sian mengungkapkan bahwa DPRD Halteng telah beberapa kali bertemu langsung dengan manajemen PT IWIP, baik di kantor pusat Jakarta maupun di site Lelilef. Namun, hingga kini, janji-janji perusahaan masih sebatas retorika tanpa realisasi nyata.
“Abrasi akibat reklamasi besar-besaran di sekitar pantai terus menggerus garis pantai Gemaf. Warga sudah merasakan dampaknya, dan kami di DPRD mulai kehilangan kesabaran,” tegas Sian.
Sian mengungkapkan, sejak Januari 2025, DPRD telah menekan IWIP untuk segera membangun swering atau penahan ombak di Desa Gemaf, mengingat ancaman gelombang selatan yang bisa membawa bencana.
Ia bahkan mengingatkan kembali tragedi memilukan pada tahun 2021 dan 2022, saat ombak menghanyutkan sejumlah makam warga.
“Kami sudah duduk langsung dengan manajemen IWIP, membawa banyak usulan. Tapi yang paling genting adalah swering untuk Gemaf. Ini soal keselamatan warga, bukan sekadar proyek kecil,” katanya.
Ironisnya, setelah berbagai pertemuan dan janji manis, progres di lapangan tetap nihil. Pertemuan dengan Manajer Eksternal IWIP di Tanjung Ulie pada 11 Februari 2025 pun tidak membuahkan hasil konkret.
“Janji tinggal janji. Sampai akhir April ini, progres nol besar,” tegas Sian.
Ia juga mengecam keras sikap arogan yang ditunjukkan oleh sejumlah oknum manajemen eksternal PT IWIP, bahkan menyebutkan pesan pribadinya yang dikirim via WhatsApp tak pernah dibalas oleh pihak PT IWIP.
“Kalau anggota DPRD saja diperlakukan begini, apalagi suara warga biasa. Ini bentuk arogansi luar biasa yang tidak bisa ditoleransi,” kritiknya tajam.
Sian menegaskan, warga Desa Gemaf selama ini menahan diri untuk tidak melakukan aksi demo. Namun, jika perusahaan tetap menutup mata, DPRD siap menggerakkan aksi nyata pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025.
“Kalau terus begini, jalan raya bisa jadi mimbar terakhir kami. Ini soal harga diri, soal komitmen sosial PT IWIP terhadap masyarakat lingkar tambang,” pungkasnya.
Dengan musim gelombang selatan yang segera tiba, ancaman abrasi bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan bom waktu yang siap meledak jika terus diabaikan. (Ibo*)
