Menjadi Kepala Daerah yang Bersih, Jujur dan Melayani

Ir. Nabil M. Salim, Ketua Umum Hikmu

Oleh: Nabil M. Salim
(Ketua Umum Hikmu)

Koridorindonesia.id– Setelah melewati pemilu presiden dan pemilu legislatif, warga Maluku Utara kembali disibukkan dengan hiruk pikuk pemilihan kepala daerah serentak. Tokoh politik, pengusaha, akademisi, pejabat ASN juga petahana kepala daerah ikut meramaikan bursa bakal calon gubernur, bupati, walikota 2024. Para tokoh itu datang dengan menenteng keunggulan masing-masing.

Ketika nama saya juga disebut-sebut masuk bursa bakal calon gubernur Maluku Utara, banyak tanggapan dengan beragam nasihat dan pertimbangan yang datang dari berbagai kalangan, terutama yang mengenal betul bagaimana keseharian saya. Ada sahabat yang mengingatkan terkait ongkos politik yang harus disiapkan katanya tidak kecil, bisa sampai puluhan bahkan ratusan milyar. Untuk urusan pengenalan diri serta penggalangan dukungan masyarakat selama pra-kampanye dan kampanye misalnya, termasuk yang paling menguras anggaran, karena harus menyambangi seluruh pelososk di begitu banyak pulau, mengingat kondisi geografis Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan.

Ada kawan yang lebih jauh lagi mengingatkan, belum lagi kalau terpilih dan menerima mandat dari rakyat sebagai kepala daerah. Karena pada titik itu, katanya, seorang kepala daerah benar-benar diuji, seberapa hebat kualitas kepemimpinannya. Dalam konteks itu, menurut kawan saya, dibutuhkan tiga keterampilan yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, juga sungguh-sungguh oleh si kepala daerah terpilih.

Pertama terkait dengan urusan tata kelola pemerintahan. Mengurus dan mengelola pemerintahan sepertinya gampang. Tapi dibanyak kasus, tidak sedikit kepala daerah yang dalam implementasinya gagal. Kepala daerah-wakil kepala daerah yang jangankan mengurus rakyat dan mengelola pemerintahan, mengelola harmonisasi hubungan keduanya saja amburadul.

Ada yang baru seumur jagung pemerintahannya, sudah ribut, pecah kongsi. Mulai saling mencari kesalahan dan menguliti kesalahan masing-masing. Pejabat dibawahnya juga ikut-ikutan mencari perlindungan. Yang ada, pejabat saling curiga dan saling menjatuhkan.

Pemerintahan menjadi tidak sehat dan kehilangan kepercayaan rakyat. Orang begitu mudah memasuki kantor dan mengobrak-abrik ruangan karena dikecewakan oleh layanan yang tidak prima.

Terkait dengan urusan tata kelola pemerintahan yang amburadul, efeknya dalam beberapa hari ini, bisa terlihat dari begitu banyak pejabat ASN bahkan swasta terseret perkara hukum yang cukup menyita perhatian public Maluku Utara.

Kedua terkait dengan kemampuan si kepala daerah terpilih dalam keterampilan komunikasi terutama dengan elit politik dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ketiga terkait dengan kepekaan dan kepedulian kepala daerah terpilih memahami dan mendalami persoalan rakyatnya serta memberikan Solusi cepat, tepat dan adil.

Sebagai putra daerah yang memiliki kecintaan dan kepedulian yang tidak hanya terhadap kemajuan Maluku Utara, tapi yang lebih penting dan utama terhadap kesejahteraan masyarakatnya, tentu merasa terhormat dan bangga sekalipun hanya sampai pada disebut-sebutnya nama saya masuk dalam bursa bakal calon gubernur Maluku Utara.

Setidaknya saya semakin mengerti dan sadar untuk menjadi kepala daerah-wakil kepala daerah di Maluku Utara harus jujur, bersih dan melayani. **