Morotai, Koridorindonesia.id– Puluhan kader Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara ramai-ramai menyatakan sikap keluar dari partainya pada hari Sabtu 24 Agustus 2024.
Tindakan tersebut dilakukan oleh kader PKS sebagaj wujud kekecewaan karena pihak DPD PKS Pulau Morotai memilih mengusung pasangan calon Syamsudin Banyo dan Judi RE Dadana di Pilkada 2024. Dukungan tersebut dibuktikan dengan penyerahan model B Persetujuan Parpol KWK (B1KWK) pada 20 Agustus 2024.
Humas DPD PKS, Saiful Paturo mengonfirmasi bahwa hal ini adalah pertemuan lanjutan yang merupakan bagian dari implementasi pertemuan sebelumnya dan DPD PKS sudah nyatakan sikap pada beberapa waktu lalu.
Di dalam pertemuan sebelumnya, DPD PKS Pulau Morotai secara kelembagaan melalui Ketua DPD PKS Pulau Morotai dalam hal ini Rasmin Fabanyo yang diwakili oleh Sekertaris DPD PKS, Irawan Sifati pada beberapa waktu lalu telah menyatakan sikap, jika DPW PKS atau DPP PKS tidak mengeluarkan form B1-KWK ke Rusli Sibua maka mereka sebagai pengurus akan mengundurkan diri.
“Untuk menyikapi dinamika itu, pada kesempatan hari ini, dengan dikeluarkannya B1-KWK DPP PKS ke bapaslon Bupati Pulau Morotai dalam hal ini Samsudin Banyo, maka pada kesempatan ini, kami sebagai pengurus DPD PKS Pulau Morotai dengan resmi menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai dan mengembalikan semua atribut Partai yang ada di kami masing-masing,” jelas Saiful Paturo
Kata Saiful, atas nama pengurus DPD PKS Pulau Morotai menyatakan sikap akan menarik semua dukungan politik di masing-masing pengurus yang ada di 5 Kecamatan atau desa setempat di Pulau Morotai dan menyatakan sikap untuk mendukung pasangan calon Rusli Sibua-Rio Cristian Pawane sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai.
“Hal ini kami lakukan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada diruang publik bahwa kita pengurus DPD PKS Morotai tetap konsisten mendukung Rusli-Rio dan tidak mendukung Samsudin Banyo,” tegasnya.
Untuk surat pemberitahuan melalui humas, kata Saiful, tidak secara langsung memberikan surat pemberitahuan itu. Sebab, pihaknya meyakini bahwa pertemuan ini juga bagian dari kesepakatan dari pada pertemuan sebelumnya yang melibatkan ketua DPD PKS dan Sekertaris DPD PKS Pulau Morotai untuk mengundurkan diri dari pengurus DPD PKS Morotai.
Soal ketidakhadiran sejumlah pengurus dalam sikap pengunduran diri pada hari ini, kata Saiful, pihaknya telah telah mengkoordinasikan untuk menegosiasikan semua pengurus DPD PKS Morotai yang tersebar di lima Kecamatan. Karena pada kesempatan tersebut, teman-teman kader yang lain menitip pesan bahwa mereka terkendala dengan jarak dan waktu yang cukup jauh.
“Yang jelas, kami tetap menyampaikan hasil pertemuan ini, entah itu penyampaian dalam bentuk formal maupun non formal kepada DPW maupun DPP PKS bahwa kami DPD PKS Morotai dengan resmi pada hari ini mengundurkan diri dari jabatan pengurus dan mengembalikan semua atribut Partai PKS dan tidak lagi menjadi pengurus DPD PKS.” kata Saiful menegaskan.
Jadi, pihaknga menyatakan bahwa mulai saat ini, tidak ada lagi pengurus di DPD PKS Pulau Morotai dan yang ada hanya Ketua, Sekertaris, Bendahara dan anggota DPRD terpilih selanjutnya sudah tidak ada.
Bahkan, pihaknya juga mengganggap bahwa pernyataan Sekertaris Jenderal DPP PKS yakni Aboe Bakar Alhabsy adalah sebagai bentuk pembodohan publik, karena pernyataan Sekjen itu konteksnya disampaikan di ruang publik dan itu merupakan salah satu sikap politik yang disesalkan oleh kader yang mengundurkan diri sebab kata mereka, sanksi sosialnya akan menyasar kader-kader partai, khususnya di DPD PKS Pulau Morotai. (Ahlit*)
