Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas, Distan Halteng Gandeng Kejari Monitoring Proyek Pembangunan

Dinas Pertanian Halteng bersama Tim dari Kejaksaan Negeri sedang berada di lokasi saat monitoring proyek pembangunan

Weda, Koridorindonesia.id– Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Halmahera Tengah bersama Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan tim konsultan melakukan monitoring lapangan atas sejumlah proyek pembangunan yang didanai melalui APBD 2024. Lokasi kunjungan meliputi Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan, dengan fokus pada pembangunan jalan produksi, jalan rabat beton, dan proyek lain yang terkait usaha tani. Proses pendampingan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Tengah (Halteng).

Kepala Dinas Pertanian, Yusmar Ohorella, mengungkapkan bahwa pendampingan dari Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah terhadap proyek-proyek Dinas Pertanian telah berlangsung hampir tiga tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai target, transparan, dan akuntabel.

“Kemarin kami turun langsung ke lokasi kegiatan bersama pihak Kejaksaan dan konsultan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga sesuai target sebelum proses pencairan anggaran dilakukan,” ujar Yusmar.

Tim gabungan melakukan pengukuran detail, seperti volume panjang jalan usaha tani, ketebalan sirtu jalan, dan lebar jalan. Data tersebut akan dihitung oleh tim konsultan untuk menentukan persentase kemajuan proyek. Hasil penghitungan ini menjadi dasar untuk memproses permintaan pencairan anggaran oleh pihak ketiga.

“Banyak pihak ketiga yang meminta pencairan dana menjelang akhir tahun, tetapi kami harus memastikan pekerjaan di lapangan sesuai progres. Permintaan anggaran hanya akan diproses jika kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target yang ditetapkan,” tambah Yusmar.

Tim monitoring terdiri dari Kepala Dinas Pertanian bersama staf dari Bidang Sarana dan Prasaran Pertanian, Kasidatun Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah bersama dua staf, dan konsultan proyek dengan timnya. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk menjaga akurasi data dan menghindari potensi penyimpangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pembangunan prasarana pertanian yang dibiayai oleh APBD dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat tani di Halmahera Tengah, sekaligus menjadi contoh implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. (Ibo*)