Weda, Koridorindonesia.id– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat koordinasi bersama TNI, Polri serta lembaga pemerintah yang tergabung dalam Pokja Netralitas ASN. Rapat tersebut digelar di ruang rapat kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah pada 26 September 2024. Rapat kordinasi (Rakor) dilakukan dengan maksud untuk menjaga netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Halteng, Siti Hasma dan melibatkan Pasi Intel Kodim 1512/Weda, Lettu Inf Jemmy Pangandahen, Kasi Kum Polres, AKP Hasanuddin, Analis SDM BKD, Adnan Putra, Kanit Provost Polres Halmahera Tengah, Bripka Marwan, serta ASN Pemda Halteng, Diana Mukhtar, Susanti, dan Mujamil Ahmad.
Ketua Bawaslu Halteng, Siti Hasma saat ditemui wartawan menyampaikan, Rakor pokja mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri digelar dalam rangka membantu pengawasan Bawaslu untuk Pilkada serentak 2024 ini.
Menurutnya, Pokja Netralitas ASN TNI-Polri ini juga bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Pilkada.
“Tugas Pokja Netralitas ASN TNI-Polri melakukan pengawasan di lapangan sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan sebagai anggota Pokja, apabila ada temuan dilaporkan ke pihak Bawaslu. Pokja tersebut juga dapat membentuk jaring ke semua daerah guna mendapatkan informasi terkait adanya pelanggaran pilkada,” ungkap Siti
Adapun jenis pelanggaran, kata Siti diantaranya pelanggaran ringan, sedang dan berat. Dalam hal pelanggaran ringan dan sedang apabila ditemukan di lapangan akan diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing, sedangkan pelanggaran berat diserahkan kepada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum.
“Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka menjaga netralitas ASN, TNI, Polri pada Pilkada dengan memberikan imbauan, baik secara langsung maupun melalui media-media dalam bentuk tulisan dan video pendek tentang edukasi mengenai netralitas,” tutup Siti. (Ibo*)
