Morotai, Koridorindonesia.id– Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Antrimen Caffe dan resto pada jumat 3 Mei 2024 yang dimulai pukul 15.00 Wit sampai selesai.
Kepala BNN Pulau Morotai, Fatahila Syukur kepada wartawan mengatakan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara dengan status darurat narkoba. Hal ini karena kasus narkoba di Indonesia semakian hari kian banyak dan sulit untuk dihentikan. Oleh karena itu, kata Fatahilla perlu adanya kerja keras dari berbagai pihak terutama BNN untuk bisa keluar dari kondisi ini.
“Tindakan pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat meningkatkan dampak yang sangat luas, baik bagi kesejahteraan, ekonomi, sosial politik maupun keamanan. Maka kita harus sepakat bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba bukan hanya masalah tanggung jawab pemerintah, BNN, kepolisian tetapi masalah kita semua dan ditanggung jawab bersama” imbuhnya
Lanjut dia, ia menyampaikan, berdasarkan data dari BNN tidak ada satupun desa atau kabupaten/kota di Indonesia yang bebas dari masalah penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya ketahanan yang kuat serta pemahaman yang dimulai dari lingkup terkecil yakni keluarga.
“BNN akan menjadikan program ketahanan keluarga anti narkoba sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalagunaan narkoba melalui penguatan sumber daya pembangunan desa” kata Fatahilla menegaskan komitmen pihaknya.
Kata Fatahilla, urgensi dari advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba ini merupakan respon dari adanya degradasi moral dan terintegrasi dengan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Hal ini, kata Fatahilla bersumber dari lemahnya ketahanan dan pemahaman di lingkup keluarga.
Maka, jalan yang paling mungkin, kata Fatahillaj ialah dengan memperluat ketahanan keluarga melalui pola komunikasi dan edukasi di lingkup keluarga.
Dirinya berharap agar adanya dukungan dari stakeholder terkait program P4GN didesa/keluarga berupa surat edaran peraturan keputusan kepala desa, lurah, camat, bupati, walikota maupun gubernur.
“Program pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan adanya KIE, ketahanan keluarga sekolah bersinar softskill teman sebaya, pemberdayaan masyarakat penggiat lifeskill, pelatihan kewirausahan dan pemberantasan” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut ialah kepala BNN Pulau Morotai, sekretaris DRPD, kadis Perindakop dan UMKM Pulau Morotai, camat Morotai Selatan, camat Morotai Timur, babinsa desa Daruba , Babimkhamtibmas desa Daruba, bahbimkantibmas desa Gotalamo, Pemerinta desa serta masyarakat. (Ahlit*)
