Weda, Koridorindonesia.id– Anggota DPRD Komisi II Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat bersama mitra kerja yang diselenggarakan selama 2 hari yakni di tanggal 29 hingga 30 Oktober 2024.
Ketua Komisi II, Lukman Esa kepada Koridor mengatakan bahwa program pemberdayaan harus betul-batul menyentuh kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Lukman Esa, ketua komisi II pada rapat dengar pendapat dalam rangka pendalaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di masing-masing mitra OPD dengan jumlah total 12 OPD yang ada di Halmahera Tengah
“Kemarin komisi dua sendiri melakukan rapat dengan OPD, yaitu untuk awal pendalaman KUA PPS dengan 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, Dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Dinas pertanian, Dinas Ketahanan pangan, bagian ekonomi dan pembangunan.” ujar Lukman.
Setelah itu, kata Lukman, pada tanggal 30 Oktober hari ini, pihaknya kembali melakukan rapat dengan 6 OPD lagi, diantaranya, BPKAD, Dinas perikanan, Dinas penanaman modal dan PTSP, Badan pendapatan, Inspektorat, dan Perusda. Maka total mitra kerja komisi II berjumlah 12 OPD.
Selain itu, Lukman juga menegaskan, memang kebutuhan dinas juga kebutuhan aparatur, mereka bekerja sesuai dengan poksi dan mekanisme yang diatur. Tetapi tidak terlalu harus menumpuk untuk membiayai aparatur dalam hal perjalanan dinas. Dinas juga harus berdampak kemanfaatannya terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Pria yang kerap disapa Luki itu juga mengatakan, setelah finalisasi APBD Halmahera Tengah yang mengalami lompatan begitu besar, awalnya diperkirakan Rp.1, 9 Trilyun dan akan mencapai Rp. 2 trilyun sekian. Dengan APBD sebesar itu, diharapkan bisa menyentuh langsung pada kebutuhan demi kesejahteraan masyarakat.
“Rata-rata komisi II ini bermitra dengan OPD yang mempunyai program pemberdayaan. Olehnya itu, dari program pemberdayaan itu harus benar-benar menyentuh langsung dan berdampak possitif terhadap masyarakat,” ujarnya.
Mantan Presidium Samurai 2 periode itu juga mengatakan akan terus mengawal pemberdayaan masyarakat agar benar-benar menyentuh langsung untuk kebermanfaatan masyarakat setempat. (Ibo*)
