
Morotai, Koridorindonesia.id– Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan Rapat Fasilitasi Kerja Sama Kegiatan Akses Reforma Agraria Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai pada Kamis (19/11/26)
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai, Tamhid Bilo, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop), Syamsul Bahri Radjab, serta Kepala Desa Muhajirin, Muhammad Aridh Pua. Turut hadir Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai, Putra Adedharma Erbabley, beserta staf dan tenaga pendukung Kegiatan Akses Reforma Agraria Tahun 2026.
Agenda utama rapat adalah pembahasan dan penyelarasan rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disusun sebagai landasan pelaksanaan kolaborasi antarpihak dalam mendukung kegiatan Akses Reforma Agraria. Dalam pembahasan tersebut, para perwakilan OPD terkait dan Pemerintah Desa Muhajirin bersama jajaran Seksi Penataan dan Pemberdayaan serta tenaga pendukung kegiatan melakukan penelaahan terhadap substansi perjanjian, termasuk ruang lingkup kerja sama, pembagian peran, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Melalui forum diskusi tersebut, setiap perwakilan diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap rancangan perjanjian. Proses ini dilaksanakan guna memastikan kesesuaian substansi serta membangun kesepahaman bersama sebelum dokumen Perjanjian Kerja Sama ditetapkan dan ditandatangani oleh para pihak.
Fasilitasi kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keterpaduan pelaksanaan program Reforma Agraria, khususnya dalam aspek penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat. Dukungan lintas sektor diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi wilayah, pengembangan kegiatan usaha, serta peningkatan kapasitas masyarakat di Desa Muhajirin.
Melalui koordinasi dan kerja sama yang terarah antara Kantor Pertanahan, perangkat daerah terkait, dan pemerintah desa, pelaksanaan Kegiatan Akses Reforma Agraria Tahun 2026 diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. (Ahlit*)




