Morotai, Koridorindonesia.id– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Universitas Pasifik (Unipas) bergerak melakukan aksi demonstrasi didepan kantor bupati pada Senin 26 Agustus 2024
Aksi ini dengan tujuan merespon isu nasional tentang RUU Pilkada 2024 dan sejumlah masalah di kabupaten Pulau Morotai. Pantauan Koridor di lokasi, demonstrasi menggunakan satu mobil pick up dan dilengkapi dengan alat pengeras suara serta diikuti oleh ratusan mahasiswa pendemo. Massa aksi tiba di Kantor Bupati Pulau Morotai sekitar pukul 11.20 Wit dengan jargon tuntutan utamanya ialah “Negara Darurat Demokrasi dan Selamatkan Indonesia”.
Selanjutnya, aksi yang digelar oleh Unipas bergerak tersebut berjalan damai. Para orator aksi menyampaikan beberapa isu nasional dan isu daerah. Massa aksi kemudian diminta hearing dengan Pemerintah Daerah Pulau Morotai.
Situasi sempat memanas ketika proses hearing tersebut. Pasalnya para pendemo membakar ban mobil didepan kantor bupati yang kemudian direspon oleh Satpol PP yang hendak memadamkan api.
Pihak Satpol PP dengan massa aksi lalu terlibat saling dorong dan adu mulut. Namun, selang beberapa saat, situasi bisa kembali tenang.
Kordinator aksi, Saiful Sumahi ketika ditemui Koridor di lokasi mengatakan bahwa gelaran aksi ini adalah aksi damai. Untuk itu ia mengharapkan kerjasama agar aksi ini sesuai dengan yang diharapkan.
“Bahwa aksi ini adalah jihad konstitusi, namun dengan cara yang beradab,” tegasnya.
Menurutnya suasana genting yang sedang dialami bangsa hari ini tentu saja bukan kepentingan mahasiswa, akan tetapi juga menjadi keprihatinan dari pihak keamanan yang mengabdi dan cinta NKRI.
“Kondisi bangsa hari-hari ini menjadi perhatian kita semua, sekali lagi kepercayaan kita terhadap politisi bangsa hari ini tentu saja sudah hilang” tegas Saiful dalam orasinya.
Sebab, kata Saiful bangsa yang besar ini, dari Sabang sampai merauke diatur oleh satu keluarga. Maka, katanya di kemudian hari, cara-ara seperti ini tidak lagi dipraktikan oleh pemimpin-pemimpin negara.
Selain itu, kata Saiful bahwa Morotai juga punya deretan masalah, diantaranya kekerasan perempuan dan anak-anak, kemudian itu kasus air bersih yang tidak kesampaian dari Desa Pandanga ke Desa Juanga.
Menurut hemat kami mahasiswa Unipas bahwa ini adalah pola kepemimpinan diskriminatif. Pola kebijakan ini tidaklah dibenarkan, sebab pada prinsipnya mendiskreditkan asas keadilan dan asas kebermanfaatan,” pungkasnya
Untuk diketahui, tuntutan dalam aksi Unipas bergerak kali ini terdapat beberapa poin, yaitu:
1.Morotai darurat kebijakan politik
2. Mempercepat pengembalian dana akhir studi
3. Selesaikan masalah air bersih di desa Pandanga dan Juanga
4. KPK segera selesaikan kasus korupsi di Pulau Morotai
5. Tangkap mafia BBM
6. Tolak tambang di Pulau Morotai
7. Adili pelaku pelanggaran HAM
8. Stop kekerasan perempuan dan anak
9. Stop pengambilan pasir di Pulau Morotai. (Ahlit*)
