Weda, Koridorindonesia.id– Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Halmahera Tengah mengancam akan melakukan mogok kerja. Pasalnya, gaji yang merupakan hak mereka, sering terlambat dibayarkan. Di tambah dengan anggaran operasional Panwaslu kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan beban kerja selama tahapan Pilkada.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kecamatan Patani Utara, Fajri menyampaikan, sampai saat ini gaji mereka belum dibayar, padahal sekretariat Bawaslu kabupaten Halteng sudah janji pada tanggal 3 Agustus kemarin sudah dibayar. Namun, hingga saat ini, gaji Panwascam Patani Utara belum juga dibayarkan.
“Keterlambatan gaji ini bukan kali pertama. Selain itu, anggaran operasional Panwaslu kecamatan juga terlalu kecil dibandingkan tahapan yang harus diawasi selama Pilkada.” ujar Fajri, Jumat (6/9).
Tak hanya itu, Alikhan selaku angota Panwaslu Kecamatan Patani juga mengatakan hal serupa. Bahwa, terkait anggaran perjalanan dinas selama tahapan Pilkada di RAB kecamatan saja terhitung hanya 6 kali,
“Sementara ada banyak tahapan yang harus diawasi. Mulai dari pencoklitan, tahapan kampanye hingga pungut hitung”, ujarnya
Anggaran dana hibah, kata Alihkan, untuk Bawaslu Halteng sendiri berjumlah Rp. 9 Miliar, namun sampai pencairan tahap 2 saat ini, perjalanan dinas Panwaslu Desa (PKD) tidak dimuat dalam RAB tahap 2 ini.
Kekesalan yang sama juga diutarakan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Weda Selatan, Takdir. Ia mengatakan bahwa Panwaslu Weda Selatan dan Panwas Desa telah mengawasi dari tahapan pembentukan Pantarlih/PPDP sampai pencoklitan selesai hampir 2 bulan lebih, namun anggaran perjalanan dinas Panwas desa tidak ada dalam item RAB yang sudah cair di tahap pertama dan kedua ini.
“Jadi kami meminta kepada Bawaslu Halteng untuk membahas dan melakukan revisi terkait RAB panwaslu kecamatan se-halmahera tengah,” tegasnya
Sementara itu, Ketua Panwas Kecamatan Pulau Gebe, Haya, mengatakan bahwa sukses dan tidaknya pengawasan Pilkada Halteng tahun 2024 ini tergatung pada kami di Panwaslu Kecamatan dan Desa.
“Karena kami merupakan unjung tombak pengawasan di lapangan. Jadi jika Bawaslu Halteng tidak merevisi anggaran operasional ini, kami Panwascam Se-Halteng akan melakukan mogok kerja”, tandas Hayat, Ketua Panwaslu Pulau Gebe. (Ibo*)
