Oleh: Tamrin Ardat
Alumni Universitas Diponegoro Semarang
Keputusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd Rahim Ode Yani untuk mempertahankan tenaga honorer meskipun adanya kebijakan penghapusan oleh pemerintah pusat adalah langkah yang mencerminkan kepemimpinan yang berpihak pada kebutuhan lokal.
Hal ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan daerah, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia seperti Halmahera Tengah, di mana tenaga honorer berperan penting dalam menjaga keberlanjutan layanan publik.
Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya dan memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Dengan alokasi anggaran yang terbatas antara 600 hingga 700 miliar rupiah, pemerintah tetap berusaha untuk menutupi gaji tenaga honorer, menunjukkan kemampuan daerah untuk mandiri dalam menangani masalah tenaga kerja. Keputusan ini tidak hanya berdampak positif pada operasional pemerintahan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi tenaga honorer dan membantu menjaga stabilitas sosial serta ekonomi di masyarakat.
Langkah yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati ini juga menegaskan bahwa dalam konteks otonomi daerah, kebijakan yang diambil pemerintah daerah dapat berbeda dari kebijakan pusat, asalkan tetap sesuai dengan kebutuhan lokal.
Ini adalah contoh keberanian dalam kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan keberlanjutan layanan publik serta kesejahteraan tenaga kerja lokal.**
